SEMARANG – Penguatan integritas peradilan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, tidak terkecuali perguruan tinggi dan generasi muda. Berangkat dari semangat tersebut, Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menyelenggarakan Judicial Integrity Class (JIC) 2026 sebagai wadah pembelajaran dan penguatan pemahaman mengenai etika hakim serta sistem pengawasan peradilan di Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung mulai 30 Oktober hingga 4 November 2026 ini menghadirkan perspektif kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) sebagai bagian penting dalam membangun sistem peradilan yang berintegritas. Rangkaian kegiatan tersebut selanjutnya akan dilanjutkan dengan seminar nasional yang menjadi forum diskusi lebih luas mengenai tantangan dan penguatan pengawasan hakim.
Pembukaan JIC 2026 dilaksanakan pada Jumat (30/10/2026), sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir ke-13 FKHM UIN Walisongo Semarang. Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama, dan Hubungan Antar Lembaga (PKHAL) KY RI, Dinal Fedrian, S.IP., M.A., hadir mewakili Kepala Biro Umum Komisi Yudisial untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.
Mengangkat tema “Mengawal Marwah Peradilan dengan Membentuk Calon Hakim Berintegritas: Menjawab Tantangan Dualisme Pengawasan Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung”, JIC 2026 diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai hubungan antara independensi hakim, akuntabilitas kelembagaan, dan penegakan etika profesi.
Dalam sambutannya, Dinal Fedrian menyampaikan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama negara hukum. Namun, independensi hakim harus senantiasa berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap kode etik dan tanggung jawab profesional.
“Menjaga independensi hakim bukan berarti meniadakan pengawasan. Justru independensi harus diperkuat dengan akuntabilitas dan integritas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika hakim perlu dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi hukum, agar lahir generasi penegak hukum yang memiliki komitmen kuat terhadap keadilan,” ungkap Dinal.
Perkenalkan Mandat Konstitusional dan Kewenangan KY
Dalam rangkaian pembelajaran, peserta mendapatkan penguatan materi mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang memperoleh mandat konstitusional berdasarkan Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pelaksanaan kewenangan tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.
Peserta juga diperkenalkan dengan mekanisme pengawasan perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), termasuk sepuluh prinsip etik yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan profesinya.
Aspek penting lainnya adalah pemahaman mengenai batas kewenangan pengawasan KY. Komisi Yudisial tidak melakukan pemeriksaan terhadap benar atau salahnya pertimbangan hukum suatu putusan dan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan. Pengawasan KY berorientasi pada perilaku hakim dan dugaan pelanggaran etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain materi kelembagaan, pembelajaran JIC 2026 juga mencakup pemantauan persidangan, tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada KY, serta pemahaman hukum acara pidana atau KUHAP baru.
Materi tersebut diharapkan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memahami mekanisme pengawasan secara tepat, sekaligus membangun kemampuan mengidentifikasi perbedaan antara persoalan teknis yudisial dan persoalan perilaku hakim.
PKY Jateng: Mahasiswa Harus Menjadi Bagian dari Ekosistem Peradilan Berintegritas
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan edukasi kelembagaan KY merupakan langkah strategis untuk memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya pengawasan etik hakim.
Menurutnya, mahasiswa hukum memiliki posisi penting sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sekaligus membangun budaya kritis terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
“Pengawasan hakim tidak hanya berbicara mengenai bagaimana menemukan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dalam dunia peradilan. Mahasiswa perlu memahami secara utuh kewenangan Komisi Yudisial, sehingga mampu membedakan persoalan etik dengan persoalan teknis yudisial serta berpartisipasi melalui mekanisme yang benar,” jelas Farhan.
Ia menambahkan, perguruan tinggi merupakan mitra strategis Komisi Yudisial dalam membangun ekosistem pengawasan yang partisipatif. Kolaborasi antara KY, kampus, dan masyarakat diharapkan tidak hanya berlangsung dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga berkembang menjadi kerja sama berkelanjutan dalam penguatan literasi hukum dan etik peradilan.
“Harapan kami, Judicial Integrity Class ini tidak berhenti sebagai kegiatan transfer pengetahuan. Lebih dari itu, peserta diharapkan menjadi generasi yang memiliki kepekaan terhadap persoalan integritas, berani menyuarakan nilai-nilai keadilan, tetapi tetap menjunjung tinggi independensi hakim dan supremasi hukum. Menjaga marwah peradilan merupakan tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Bangun Kolaborasi Berkelanjutan dengan Dunia Akademik
Keterlibatan PKY Jateng dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat diseminasi kelembagaan KY di daerah. Melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, PKY Jateng mendorong semakin luasnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, khususnya penerimaan laporan masyarakat, pemantauan perilaku hakim, dan edukasi KEPPH.
Rangkaian JIC 2026 yang berlangsung hingga 4 November dan dilanjutkan dengan seminar nasional diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam merespons berbagai tantangan pengawasan peradilan.
Komisi Yudisial bersama PKY Jateng berharap kegiatan ini dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap terwujudnya peradilan yang bersih, independen, serta berkeadilan.
