BANYUMAS, oligarki.id – Pengurusan perizinan pabrik hebel milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, berujung pada laporan dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp2,3 miliar.
Dua orang berinisial DF dan ED dilaporkan ke Polresta Banyumas pada Senin (26/10/2026). Dalam perkembangan persoalan ini, nama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono turut disebut dalam dugaan klaim kedekatan untuk memuluskan pengurusan izin.
Dikutip dari Detikcom dan Kompas.com, laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/139/X/2026/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, tertanggal 26 Oktober 2026.
“Laporannya adalah tindak penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh DF dan ED,” kata kuasa hukum pelapor, Dimas Gustaman, kepada wartawan, Selasa (27/10/2026), sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Menurut keterangan kuasa hukum PT IKN yang diberitakan media, DF mengaku sebagai pengacara, sedangkan ED mengaku berprofesi sebagai notaris. Keduanya diduga menawarkan bantuan pengurusan perizinan pabrik dengan mengklaim memiliki hubungan dekat dengan Sadewo.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan dalam pengurusan perizinan usaha serta penggunaan nama pejabat publik. Namun, kebenaran dugaan penipuan, penggelapan, dan pencatutan nama harus dibuktikan melalui proses hukum.
Sadewo: Tidak ada intervensi
Dalam wawancara langsung dengan awak media di Pendopo Si Panji, Kamis sore (29/10/2026), Sadewo memberikan penjelasan mengenai persoalan perizinan pabrik dan informasi dugaan permintaan uang yang mengatasnamakan dirinya.
“Tidak ada intervensi dan saya tidak akan pernah mau diintervensi,” tegas Sadewo.
Ia juga menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan permintaan uang oleh pihak yang mengatasnamakan Bupati untuk pengurusan perizinan. Dalam keterangannya, Sadewo menyebut angka Rp2,3 miliar dan Rp1,8 miliar.
Meski demikian, hubungan kedua angka tersebut dengan laporan PT IKN belum dapat dipastikan. Angka Rp4,1 miliar yang muncul dari penjumlahan keduanya tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai total uang yang terbukti dikeluarkan perusahaan, diterima seseorang, atau masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Karena itu, asal-usul dana, pihak penerima, tujuan penyerahan, serta bukti transaksi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Operasional pabrik dibatasi
Selain persoalan hukum, kegiatan pabrik hebel PT IKN juga menjadi perhatian pemerintah daerah terkait perizinan dan tata ruang.
Sadewo menjelaskan bahwa izin untuk memanaskan mesin tidak berarti perusahaan diperbolehkan kembali melakukan produksi.
“Saya mengizinkan hanya untuk dipanaskan. Kalau sampai produksi lagi, bisa tutup permanen. Ada surat pernyataannya,” ungkapnya.
Ia menyatakan sedang mengupayakan penyelesaian persoalan peruntukan lahan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan usaha harus memenuhi ketentuan perizinan dan tata ruang sebelum dapat beroperasi sesuai aturan.
Menunggu fakta dan kepastian hukum
Kasus ini memerlukan penanganan yang transparan, baik terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan Rp2,3 miliar maupun isu dana Rp4,1 miliar yang disebut dalam wawancara Bupati.
Keterangan manajemen PT IKN diperlukan untuk memperjelas rincian penyerahan uang dan hubungan kedua angka tersebut. Klarifikasi dari DF dan ED juga penting agar pemberitaan memberikan ruang yang adil kepada pihak-pihak terkait. Sementara itu, perkembangan penanganan laporan perlu dikonfirmasi kepada Polresta Banyumas.
Sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang memadai, DF dan ED tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.
Penyebutan nama Sadewo dalam dugaan klaim kedekatan oleh pihak yang dilaporkan juga tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau penerimaan uang oleh Bupati.
Perkara ini menjadi pengingat bahwa pengurusan perizinan harus berjalan melalui jalur resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap dugaan penyalahgunaan kepercayaan harus diuji berdasarkan bukti, bukan sekadar klaim kedekatan atau kabar yang beredar.
(Djarmanto-YF2DOI)
