BANYUMAS – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan. Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Sadewo kepada awak media di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto, Selasa (27/10/2026).
“UHC tidak dihentikan. Kami melakukan evaluasi karena di lapangan ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil,” tegas Sadewo.
Menurutnya, ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan atau desil dengan kondisi ekonomi sebenarnya menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Warga yang secara ekonomi kurang mampu berpotensi tidak memperoleh bantuan secara tepat akibat ketidakakuratan data.
Persoalan tersebut telah dibahas Sadewo bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta pada 12 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, dibahas rencana pengembangan aplikasi PERLINSOS untuk meningkatkan akurasi data melalui integrasi dengan Dukcapil, Samsat, dan perbankan.
“Saya bilang ke Gus Ipul, meskipun sudah menggunakan PERLINSOS, saya minta diadakan cek lapangan, seperti halnya quick count,” ungkap Sadewo.
Ia menyampaikan, Menteri Sosial menyetujui usulan tersebut dan berencana menjadikan Banyumas sebagai percontohan penerapan data desil dan UHC yang lebih efektif serta tepat sasaran.
“Gus Ipul setuju. Beliau mau ke sini, mau mengumpulkan perwakilan RT, petugas input di kelurahan dan desa, kemudian camat-camat,” ujarnya.
Dalam evaluasi pembiayaan kesehatan, Pemkab Banyumas juga membahas pembagian tanggung jawab berdasarkan kelompok kesejahteraan. Rencana yang disampaikan meliputi desil 1–4 ditanggung APBN, desil 5–6 melalui APBD kabupaten/kota, desil 7–8 melalui APBD provinsi, sedangkan desil 9–10 diarahkan menjadi peserta mandiri.
Sebagai tindak lanjut, terdapat dua skema penanganan. Skema pertama, warga kurang mampu yang memenuhi kriteria prioritas dapat diusulkan melalui Puskesmas atau rumah sakit dengan melampirkan KTP elektronik Banyumas, kartu keluarga, serta surat diagnosis atau keterangan rawat inap. Pengajuan diteruskan ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk diproses hingga aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Skema kedua, bagi peserta PBI APBD yang nonaktif, warga desil 1–5 yang membutuhkan penanganan segera dapat memperoleh bantuan reaktivasi dalam waktu 1 x 24 jam melalui dukungan premi dan tunggakan dari BAZNAS atau CSR. Sementara itu, warga desil 6–10 diarahkan menjadi peserta mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan, Pemkab Banyumas membuka Posko Pengaduan dan Informasi UHC di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra), kompleks Kantor Bupati Banyumas.
Posko tersebut melayani masyarakat pada hari kerja pukul 08.00–16.00 WIB. Warga juga dapat menghubungi layanan informasi UHC Banyumas melalui nomor 0813-9145-272.
Melalui evaluasi data dan pembukaan posko pengaduan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kebijakan pembiayaan kesehatan berjalan lebih tepat sasaran, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
(Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)
