PURWOKERTO – Ratusan massa Aksi Rakyat Banyumas (ARB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Banyumas, Rabu (28/10/2026), mendesak pengaktifan kembali Universal Health Coverage (UHC).
Massa juga menuntut solusi bagi juru parkir terdampak kebijakan parkir gratis, transparansi dana Masjid Seribu Bulan, serta penyelesaian aset Kebondalem.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menemui massa sekitar pukul 13.00 WIB. Hujan deras membuat dialog dilanjutkan di Pendopo Si Panji Purwokerto. Dalam pertemuan tersebut, Sadewo menandatangani pakta integritas berisi komitmen penyelesaian regulasi, anggaran, dan administrasi untuk mendukung pengaktifan UHC, dengan target sebagaimana tercantum dalam dokumen pada 28 Oktober 2026.
Koordinator ARB, Budi Ari Artanto, menegaskan bahwa UHC menjadi tuntutan utama karena menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Betul, ini merupakan aksi yang kedua. Tuntutannya masih sama, yakni UHC diaktifkan. Karena kalau tidak diaktifkan, kami akan melakukan aksi berjilid-jilid,” tegas Budi.
Ia juga menyampaikan adanya warga yang meninggal dunia setelah mengalami keterlambatan penanganan medis. Menurut Budi, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Namun, hubungan langsung antara status kepesertaan dan penyebab kematian tersebut masih memerlukan verifikasi.
Selain masalah kesehatan, ARB meminta pemerintah menyiapkan solusi bagi juru parkir yang terdampak kebijakan parkir gratis di gerai ritel modern.
“Kita tidak menentang kebijakan parkir gratis. Namun, sebelum kebijakan itu diterapkan, kami berharap ada solusi bagi para juru parkir, misalnya pekerjaan alternatif agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyumas, Kuat Teguh S., turut mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali UHC. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan keputusan tegas agar warga yang berhak mendapatkan bantuan tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan.
“Saya mengambil sikap tegas, UHC wajib diaktifkan kembali. Ini bukan masalah anggaran saja, tetapi juga kemauan pemerintah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat,” kata Kuat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sadewo menegaskan pemerintah daerah tidak bermaksud menghentikan UHC, melainkan mengevaluasi mekanisme pembiayaan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Saya tidak pernah mengatakan cut off tentang UHC Banyumas,” ujar Sadewo dalam konferensi pers, Selasa (27/10/2026).
Ia menyampaikan rencana mengundang perwakilan RT dan perwakilan massa aksi untuk menemui Menteri Sosial guna meminta penjelasan mengenai persoalan data desil yang memengaruhi penentuan penerima bantuan.
“Kami akan mengundang seluruh perwakilan RT dan perwakilan massa aksi untuk bersama-sama menemui Menteri Sosial. Kita minta penjelasan langsung terkait persoalan desil ini,” katanya.
Sadewo juga menyatakan telah menandatangani surat edaran kepada 22 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Banyumas agar melayani warga yang membutuhkan penanganan medis.
Aksi berlangsung dengan membawa empat tuntutan utama, yakni pengaktifan kembali UHC, solusi bagi juru parkir terdampak parkir gratis, transparansi dana Masjid Seribu Bulan, serta penyelesaian aset Kebondalem.
Penandatanganan pakta integritas menjadi komitmen tertulis yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai akses pelayanan kesehatan, ketepatan sasaran bantuan, dan penyelesaian seluruh tuntutan yang disampaikan.
(Djarmanto-YF2DOI)
