SEMARANG — Program wisata religi Kota Semarang menuai sorotan dari berbagai media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Kota Semarang membuka penjelasan secara transparan terkait kriteria peserta, dasar regulasi, mekanisme penentuan penerima, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) program yang menggunakan anggaran APBD tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian publik menyusul munculnya dugaan ketidaksesuaian data peserta dengan kriteria yang semestinya. Sejumlah sumber menyebut adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Semarang yang memperoleh kuota pemberangkatan. Bahkan, muncul dugaan pencantuman identitas atau status peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk peserta yang disebut sebagai pemuka agama, pelayan masjid, maupun pengasuh pondok pesantren.
Informasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi resmi dari pihak terkait. Apabila ditemukan manipulasi data untuk memperoleh fasilitas yang dibiayai uang negara, persoalan ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
LIN Minta Klarifikasi, Transparansi Jangan Dihindari
Lembaga Investigasi Negara (LIN) sebelumnya telah menyampaikan surat bernomor XXX/LIN/13/X/2026 kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Semarang untuk meminta klarifikasi atas dugaan ketidaksesuaian peserta dengan mekanisme dan ketentuan program wisata religi.
LIN menilai, penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Penjelasan tidak cukup hanya menyampaikan bahwa program telah dilaksanakan, tetapi juga harus mencakup dasar hukum, persyaratan penerima, proses seleksi, daftar peserta sesuai ketentuan perlindungan data, serta rincian penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya.
Sorotan semakin menguat karena program tersebut berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Sekretaris Daerah dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Semarang. Publik pun mempertanyakan skala prioritas belanja daerah: apakah anggaran telah dialokasikan secara tepat, siapa yang berhak menerima manfaat, dan bagaimana pemerintah menjamin tidak terjadi penyimpangan.
Surat Klarifikasi LIN Disebut Beredar ke Sejumlah Ormas
Persoalan lain muncul ketika surat permintaan klarifikasi LIN kepada Kabag Kesra Kota Semarang, Ely Asmara, disebut telah disebarkan kepada sejumlah ormas. Informasi mengenai peredaran surat tersebut diketahui pihak LIN setelah seorang kolega menyampaikan bahwa dirinya mengetahui isi pengaduan itu.
Peredaran surat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan penyebarannya. Dalam perkara ini, yang seharusnya menjadi prioritas adalah substansi laporan dan jawaban atas pertanyaan mengenai penggunaan anggaran publik, bukan berkembangnya persoalan personal antara pelapor dan pihak yang dilaporkan.
Pihak LIN menyatakan tidak gentar menghadapi tekanan apa pun selama menjalankan fungsi pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Silakan kirimkan ke siapa saja. Tidak masalah. Nanti kita lihat sampai di mana mereka mau mengintimidasi saya. Saya konfirmasikan langsung kepada Kabag Kesra Kota Semarang, Ely Asmara. LIN tidak akan gentar menghadapi siapa pun apabila persoalan ini menyangkut dugaan yang merugikan negara atau korupsi,” tegas Sumardiono edy Korp Komando LIN.
Pernyataan tersebut merupakan sikap pihak pelapor. Dugaan intimidasi maupun tujuan penyebaran surat tetap perlu diklarifikasi agar persoalan tidak berkembang berdasarkan asumsi semata.
Pemkot Harus Menjawab, Bukan Membiarkan Polemik,
Apabila ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara, persoalan tersebut perlu ditelaah oleh aparat pengawasan dan penegak hukum sesuai kewenangannya.
Masyarakat Kota Semarang berhak mengetahui apakah program yang dibiayai APBD telah dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai aturan. Efisiensi anggaran tidak boleh berhenti sebagai slogan, sementara penggunaan uang rakyat justru menyisakan pertanyaan yang belum terjawab.
LIN menegaskan bahwa yang diminta bukan perlakuan istimewa, melainkan klarifikasi yang dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta. Jika seluruh proses telah sesuai aturan, pemerintah semestinya dapat menjelaskannya secara terbuka. Namun, jika ditemukan penyimpangan, harus ada pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai hukum.
Tim












