BANYUMAS – Babak baru perkara Sapphire Mansion bergulir. Dua petinggi pengembang berinisial NA dan AR, masing-masing disebut Direktur Utama dan Direktur Operasional, ditetapkan sebagai tersangka melalui surat tertanggal 25 September 2026, setelah perkara yang dilaporkan Hendy Saputra berjalan hampir setahun.
Kuasa hukum Hendy, Advokat Djoko Susanto, SH, menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengkaji keterangan ahli, aspek material, dan pertanggungjawaban korporasi.
“Dari keterangan ahli, sisi material, kemudian hukum perusahaan, sudah kita kaji semuanya dan ternyata mengerucut kepada dua orang,” kata Djoko.
Dari Rumah Rakyat ke Perumahan Komersial?
Hendy menyebut lahan yang semula diperuntukkan bagi rumah sederhana dan sangat sederhana, termasuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian berkembang menjadi kawasan komersial dengan harga rumah Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.
Ia mengaku sebagai konsumen dengan kerugian mendekati Rp1 miliar.
Hendy juga menyebut izin atau site plan dicabut pada 2018, tetapi pembangunan dan penjualan diduga berlanjut hingga 2019.
“Ketika izin sudah dicabut, tidak diberhentikan, tetapi menjual terus,” ujar Hendy.
Ia menyebut sekitar 300 unit rumah belum memiliki izin. Angka tersebut masih memerlukan konfirmasi pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.
Ujian Hukum, Amanah, dan Keadilan Konsumen
Djoko menyebut Direktur Utama berkaitan dengan tanggung jawab korporasi, sedangkan Direktur Operasional berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Peran pidana masing-masing tetap harus dibuktikan melalui penyidikan dan persidangan.
Hendy membuka kemungkinan menempuh langkah hukum lain apabila ditemukan bukti baru, termasuk dugaan korupsi. Namun, belum ada kesimpulan hukum bahwa pihak lain telah melakukan tindak pidana tersebut.
Djoko meminta penyidikan dituntaskan dan, apabila berkas memenuhi syarat, segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyumas untuk proses penuntutan.
Penetapan tersangka bukan akhir pembuktian. Status tanah, perubahan peruntukan, perizinan, pembangunan, hingga pemasaran harus diurai secara terang, demi kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
Di balik tembok perumahan, ada harapan keluarga akan rumah dan masa depan. Keadilan harus ditegakkan, hak konsumen diperjuangkan, dan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(Baldy/Djarmanto-YF2DOI)
