PURWOKERTO, Banyumas — Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mendorong penguatan ekosistem halal sebagai strategi memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar yang lebih luas. Pesan itu disampaikan dalam Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal Wilayah Jawa Tengah di Hotel Luminor Purwokerto, Kamis (24/09/2026).
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BPJPH Zulpan Syarif, mewakili Kepala BPJPH RI, menegaskan sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga perlindungan konsumen dan pengungkit ekonomi UMKM.
“Langkah ini ditujukan untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta kepastian hukum bagi konsumen yang menggunakan berbagai produk lokal, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, hingga jasa penyembelihan,” tegas Zulpan.
Menurut Zulpan, pendaftaran sertifikasi halal gratis dilakukan secara digital melalui aplikasi Sihalal. Namun, keterbatasan kemampuan teknologi sebagian pelaku UMK membuat Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menjadi penting untuk mengawal proses dari awal hingga sertifikat terbit.
“Selain mempercepat proses sertifikasi, program ini juga terbukti menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wabup Dwi Asih Lintarti menegaskan percepatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga keagamaan, dan seluruh pemangku kepentingan, terlebih dalam menghadapi pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.
“Persiapan matang sangat krusial agar para pelaku UMKM tidak merasa berjalan sendiri dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal produk mereka,” jelas Lintarti.
Lintarti menekankan, sertifikat halal jangan berhenti sebagai dokumen administratif. Sertifikasi harus menjadi pintu kepercayaan konsumen sekaligus peluang memperluas pasar produk lokal Banyumas.
“Dengan mengantongi sertifikat halal, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Banyumas dipastikan meningkat, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan, Lintarti meminta seluruh pihak mengesampingkan ego sektoral melalui penyatuan data, pendampingan terpadu, dan penguatan ekonomi halal daerah.
Dari sinergi itulah diharapkan lahir ekosistem halal yang bukan hanya memenuhi ketentuan, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan nyata: konsumen terlindungi, UMKM semakin percaya diri, produk lokal naik kelas, dan ekonomi Banyumas tumbuh lebih luas.
( Pambayun/Djarmanto-YF2DOI )
