Semarang – Bagaimana memastikan kekuasaan kehakiman tetap berjalan independen sekaligus berintegritas? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam kunjungan akademik mahasiswa FKHM UIN Walisongo Semarang ke Kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah, Senin (21/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara lebih dekat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain mahasiswa UIN Walisongo, kegiatan juga diikuti mahasiswa magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mendapatkan penguatan materi mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pembahasan diarahkan pada pentingnya etik sebagai fondasi dalam pelaksanaan profesi hakim, mengingat hakim memiliki kewenangan yang menentukan dalam proses penegakan hukum dan keadilan.
Mahasiswa diajak melihat bahwa kualitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh benar atau tidaknya penerapan norma hukum, tetapi juga oleh bagaimana seorang hakim menjalankan kewenangannya. Sikap profesional, independen, jujur, adil, serta mampu menjaga kehormatan diri dan institusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi hakim.
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Muhammad Farhan menyampaikan bahwa pemahaman mengenai etik hakim perlu dikenalkan kepada mahasiswa sejak dini sebagai bagian dari pendidikan hukum yang utuh.
«“Hukum dan etik tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim bukan hanya dituntut mampu menerapkan hukum, tetapi juga harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab sebagai penegak keadilan,” ujar Farhan.»
Ia menjelaskan, keberadaan KEPPH menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga standar perilaku hakim. Pedoman tersebut menjadi acuan agar hakim senantiasa menjaga sikap dan tindakannya, baik ketika menjalankan tugas maupun dalam kehidupan di luar kedinasan.
Menurut Farhan, masyarakat juga perlu memahami bahwa pengawasan etik mempunyai karakter yang berbeda dengan upaya hukum terhadap suatu putusan.
«“Ketika seseorang tidak puas terhadap putusan hakim, tersedia mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Sementara apabila terdapat dugaan perilaku hakim yang bertentangan dengan kode etik, terdapat mekanisme pengawasan etik. Dua hal ini harus dibedakan agar masyarakat tidak keliru dalam menggunakan saluran pengaduan,” jelasnya.»
Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengawasan etik tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi hakim. Independensi tetap menjadi prinsip utama dalam proses mengadili, sementara etik memberikan koridor perilaku yang harus dijaga oleh hakim dalam menjalankan kewenangannya.
“Independensi adalah jaminan bagi hakim untuk memutus perkara tanpa intervensi. Tetapi dalam menjalankan independensi tersebut, hakim tetap memiliki tanggung jawab etik. Jadi, independensi dan akuntabilitas etik bukan dua hal yang bertentangan,” kata Farhan.
Selain mendalami KEPPH, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai tugas dan peran PKY Jawa Tengah sebagai bagian dari struktur pendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.
PKY memiliki posisi penting dalam mendekatkan pelaksanaan tugas KY dengan masyarakat dan lingkungan peradilan di daerah. Melalui kegiatan sosialisasi, pemantauan persidangan, komunikasi dengan jejaring, serta penerimaan informasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku, PKY turut mendukung pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial.
Dalam sesi berikutnya, mahasiswa dikenalkan dengan mekanisme penyampaian laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH. Penjelasan tersebut menekankan pentingnya laporan yang disampaikan secara objektif, memiliki dasar informasi yang jelas, dan didukung bukti yang relevan.
Farhan menilai mahasiswa dapat mengambil peran penting dalam membangun literasi hukum masyarakat, termasuk dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai pengawasan etik hakim.
“Mahasiswa hukum nantinya akan menjadi bagian dari profesi hukum dan masyarakat. Karena itu, mereka harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mana persoalan hukum, mana persoalan etik, dan bagaimana mekanisme yang tepat ketika menemukan dugaan pelanggaran,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis. Sejumlah pertanyaan mahasiswa berkembang pada persoalan implementasi KEPPH, independensi hakim, mekanisme laporan masyarakat, hingga tantangan menjaga integritas lembaga peradilan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proses hukum.
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menghubungkan teori yang diperoleh di ruang kuliah dengan praktik pengawasan etik di lapangan.
Melalui kunjungan akademik ini, PKY Jawa Tengah berharap mahasiswa tidak hanya mengenal Komisi Yudisial secara kelembagaan, tetapi juga memahami bahwa kepercayaan publik terhadap peradilan dibangun melalui integritas, profesionalitas, dan perilaku seluruh insan peradilan.
Pemahaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk ikut membangun budaya hukum yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab serta mendorong lahirnya generasi hukum yang tidak hanya menguasai hukum secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi.
