BANYUMAS – Di tengah ikhtiar menata masa depan kota dengan hati yang teduh dan pandangan yang jauh, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menghadiri Konsultasi Publik Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto di Aula Bapperida Banyumas, Rabu (05/08/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) yang diharapkan menjadi fondasi pembangunan kota yang tertata, ramah investasi, sekaligus tetap menjaga amanah lingkungan.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Priyanggodo, jajaran kepala OPD terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya. Suasana forum berlangsung hangat namun penuh kesungguhan, seolah mengingatkan bahwa tata ruang bukan sekadar garis di atas peta, melainkan ikhtiar menjaga keseimbangan antara kemajuan, kemaslahatan, dan kelestarian ciptaan Allah SWT.
Ketua DPRD Banyumas Agus Priyanggodo menegaskan bahwa revisi RDTR merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terencana, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. “Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman operasional sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah terkait,” tegas Agus.
Ia menjelaskan empat fokus utama revisi RDTR, yakni penguatan tertib administrasi dan pemetaan wilayah desa, percepatan penyerahan aset fasilitas umum dan sosial dari pengembang kepada pemerintah daerah, pendataan menyeluruh Ruang Terbuka Hijau, serta penegasan arah kebijakan pembangunan dan pengawasan investasi di kawasan perkotaan.
“Penyusunan Ranperkada RDTR Wilayah Perkotaan ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola perkotaan yang terintegrasi, responsif terhadap arus investasi, serta memberikan kepastian layanan publik bagi masyarakat hingga tingkat desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sadewo menegaskan bahwa revisi RDTR merupakan amanat regulasi yang wajib ditinjau paling sedikit setiap lima tahun. Menurutnya, perkembangan Purwokerto yang begitu cepat menuntut penyesuaian tata ruang agar selaras dengan sistem perizinan berbasis OSS dan KBLI pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
“Revisi RDTR ini dinilai mendesak untuk mengakomodasi laju perkembangan Perkotaan Purwokerto yang sangat cepat serta menyelaraskan aturan dengan kebijakan perizinan berbasis OSS dan KBLI pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” jelas Sadewo.
Dengan nada tegas namun tetap menyejukkan, Sadewo menyampaikan komitmen Banyumas Pro Investasi yang berpijak pada kepastian hukum dan kepatuhan terhadap tata ruang. Ia menegaskan bahwa kemudahan investasi tidak boleh mengorbankan lahan pertanian yang dilindungi.
“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi bagi pembangunan industri maupun pabrik. Terlebih, pelanggaran tata ruang saat ini memiliki konsekuensi pidana dan sanksi denda yang signifikan,” tegasnya.
Selain memperkuat kepastian hukum, Pemkab Banyumas juga mendorong peningkatan daya saing daerah melalui percepatan akses jalan tol, pengembangan dryport, penataan lalu lintas dan parkir, pengendalian kawasan rawan genangan, pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau, serta penguatan integrasi transportasi publik Trans Banyumas agar semakin efisien dan berkelanjutan.
Mengakhiri sambutannya, Sadewo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyusunan RDTR. Ia berharap dokumen yang lahir bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi warisan kebaikan bagi generasi mendatang.
“Melalui keterlibatan seluruh pihak, kita berharap RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto dapat menjadi fondasi pembangunan kota yang tertata, nyaman, ramah investasi, serta tetap berwawasan lingkungan,” pungkasnya.
Informasi kegiatan ini diperoleh awak media dari Pambayun, Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang melakukan pendampingan pimpinan dan diseminasi informasi resmi kegiatan pimpinan daerah.
(Djarmanto-YF2DOI)
