KENDAL, – Dugaan praktik pengangsuan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali mencuat di Kabupaten Kendal. Kali ini, aktivitas tersebut diduga terjadi di SPBU Pertamina 44.513.12 yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 23.38 WIB. Keberadaan SPBU tersebut memang tercatat berada di wilayah Gondang, Kecamatan Cepiring.
Berdasarkan informasi yang diterima media, sebuah mobil Mitsubishi Kuda berwarna silver diduga melakukan pengisian solar subsidi. Sumber informasi juga menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang yang disebut berinisial (ER) sebagai pihak yang diduga mengkoordinasikan kegiatan tersebut, serta seorang pengemudi berinisial DM.
Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU, Pertamina maupun aparat penegak hukum mengenai kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi masih berupa dugaan yang memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut.
Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila benar terjadi dinilai berpotensi merugikan negara serta mengurangi hak masyarakat yang seharusnya memperoleh bahan bakar bersubsidi. Karena itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama instansi terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas, segera melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang beredar.
Selain meminta dilakukan penyelidikan terhadap kendaraan yang diduga digunakan, masyarakat juga berharap rekaman CCTV SPBU serta data transaksi pengisian BBM pada waktu kejadian dapat diperiksa guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
Secara hukum, apabila dugaan tersebut terbukti, pelaku dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Media tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila terdapat penjelasan resmi dari pihak terkait, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.
(Tim)
