Ket foto :
Ketua PA Ambarawa Izzatun Tyas saat serahkan dokumen resmi. (Foto : Hersant)
KAB. SEMARANG, Oligarki.id : Pengadilan Agama (PA) Ambarawa, Kab Semarang bekerjasama Pemkab Semarang dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab Semarang memberikan dokumen administrasi kepada 18 pasangan suami-istri berupa buku nikah suami-istri dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga dokumen administrasi KTP dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kab Semarang.
Hal ini dilaksanakan dalam acara Nikah Isbat Pelayanan Terpadu Tahap II yang digelar Pengadilan Agama (PA) Ambarawa, Kab Semarang, di Aula Kantor Kecamatan Bancak, Kab Semarang pada Selasa (05/09/2023) siang.
Ketua Pengadilan Agama (PA) Ambarawa, Izzatun Tiyas Rohmatin mengatakan, bahwa sidang nikah isbat sudah dilakukan dua kali dari PA Ambarawa dan Pemkab Semarang serta Kemenag Kab Semarang. Untuk tahap pertama sidang nikah isbat ini ada 23 perkara di Kab Semarang pada Juli lalu. Dari 23 perkara itu ada 1 perkara gugur, 2 ditolak, dan 20 dikabulkan oleh PA Ambarawa.
Ditambahkan, pada tahap kedua sidang nikah isbat ada 31 perkara. Dengan rincian 2 perkara tidak lolos proses verifikasi karena tidak memenuhi syarat administrasi dokumen formal. Lalu ada 29 perkara, namun hanya 18 perkara yang dikabulkan PA Ambarawa. Sehingga 18 pasangan suami istri inilah yang menerima buku nikah dari KUA dan dokumen administrasi dari Disdukcapil Kab Semarang. Sedangkan, yang 4 perkara ditolak dan 7 tidak dapat diterima karena karena masuk pada perkara perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan syar’i dan rukun agama.
“Program pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini merupakan program prioritas dari Mahmakah Agung (MA) Pengadilan Agama. Kebetulan di PA Ambarawa ini ada anggaran untuk pelaksanaan sidang pelayanan terpadu. Targetnya ada 20 perkara, karena di daerah Kab Semarang sendiri banyak kasus perkawinan tidak tercatat jadi kapanpun bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dengan dukungan dari Pemkab Semarang,” ujar Izzatun.
Lebih lanjut Izzatun jelaskan, bahwa progam ini dilaksanakan sebagai solusi bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan pernikahan siri. Melalui program ini, akan didorong agar perkawinannya dapat tercatat dan menjadi perkawinan resmi secara agama dan administrasi negara. Tahapan ke dua ini, dua perkara yang tidak lolos proses verifikasi karena satu perkara perkawinan tidak tercatat itu melibatkan anak dibawah umur.
“Ada dua perkara tidak lolos verifikasi. Satu masih dibawah umur atau masuk perkawinan anak dan satu lagi data dokumen administrasinya tidak lengkap,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Semarang H Basari dikatakan bahwa program Pelayanan Terpadu ini dapat dilakukan disemua kecamatan yang ada di Kab Semarang. Harapannya, masyarakat yang hari ini belum tercatat akta nikahnya bisa tercatat dan selesai dengan cara seperti ini. Selain itu, ada kaitannya dengan kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) maka sangat membantu terselesaikan dan tercatat di administrasi kependudukannya.
Rizky Miftani (47)-Riyanto (48) warga Bancak, Kab Semarang yang juga salah satu pasangan suami-istri yang awalnya perkawinannya tidak tercatat dan sekarang ini dapat menerima akta nikah, buku nikah, dan KTP dari KUA dan Disdukcapil Kabupaten Semarang mengaku bangga bisa memperoleh dokumen administrasi secara resmi dari pemerintah dan KUA.
“Saya selama 10 tahun melakukan perkawinan dibawah tangan. Sekarang ini, terus terang senang dan bangga bisa mendapatkan dokumen resmi dari pemerintah. Sekarang saya dan suami sudah memperoleh buju nikah, KTP dan KK secara resmi. Hanya masih ada satu masalah yang harus diselesaikan yaitu pengakuan anak karena anak saya belum masuk akta keluarga. Harapan kami, semuanya bisa berjalan dengan baik dan segera ada pengakuan secara resmi,” pungkasnya. (HERU SANTOSO).












