BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menghadirkan kabar menggembirakan bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung pencapaian target pendapatan daerah, Pemkab Banyumas memberikan pembebasan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tunggakan Tahun Pajak 1994 hingga 2025.
Program yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini menjadi kesempatan emas bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya tanpa dibebani denda. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pelunasan tunggakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penopang pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Sugeng Amin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi.
“Program ini berlaku mulai 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mendorong percepatan pelunasan tunggakan, mengoptimalkan penerimaan daerah, memberikan kemudahan kepada masyarakat, serta mewujudkan tertib administrasi perpajakan daerah,” tegas Sugeng Amin.
Ia menjelaskan bahwa pembebasan yang diberikan hanya berlaku untuk sanksi administratif atau denda, sementara pokok pajak tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat yang masih memiliki tunggakan diimbau segera memanfaatkan program tersebut sebelum batas waktu berakhir.
“Kami menghimbau masyarakat untuk membayar PBB-P2 tepat waktu, menggunakan kanal pembayaran resmi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, tidak menitipkan pembayaran kepada pihak yang tidak berwenang, serta memanfaatkan layanan konsultasi dan pelayanan PBB-P2 yang tersedia di Bapenda maupun kecamatan,” ujarnya.
Sugeng Amin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang selama ini telah menunjukkan kepatuhan sebagai bentuk nyata partisipasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak menjadi energi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak, Tim Fasilitasi PBB-P2 Kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta semua pihak yang telah mendukung optimalisasi penerimaan PBB-P2. Semoga melalui semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Banyumas yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan semangat kemerdekaan yang membara, program pembebasan denda PBB-P2 ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mengajak seluruh elemen daerah bergandengan tangan membangun Banyumas yang semakin kuat, mandiri, dan penuh keberkahan.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, layanan PBB-P2 di kecamatan terdekat, atau melalui WhatsApp 0811-2574-487.
(Parsito/Djarmanto-YF2DOI)
