Semarang, 5 Juni 2026 – Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) menggelar sosialisasi penguatan integritas dan perilaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Jumat (5/6).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KY dalam meningkatkan pemahaman mengenai etika profesi hakim sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI, Abhan, S.H., M.H., yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa pengawasan hakim merupakan instrumen penting untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat peradilan. Menurutnya, keberhasilan lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan, tetapi juga dari integritas para hakim yang menjalankan fungsi peradilan.
Dalam kesempatan tersebut, Abhan memaparkan perkembangan laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial selama beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2025, jumlah laporan yang masuk tercatat mencapai sekitar 2.500 laporan dari berbagai daerah di Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi, sementara Jawa Tengah tercatat masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah laporan terbanyak secara nasional.
“Tingginya laporan yang masuk menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap proses peradilan dan perilaku aparat penegak hukum. Ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran publik untuk ikut mengawal integritas lembaga peradilan,” ujar Abhan.
Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh laporan yang diterima Komisi Yudisial berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Masih terdapat masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap substansi putusan hakim, padahal hal tersebut merupakan bagian dari ranah teknis yudisial yang tidak menjadi kewenangan KY.
Abhan menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial tidak dimaksudkan untuk mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan memastikan setiap hakim menjalankan tugasnya sesuai prinsip integritas, profesionalitas, dan etika yang berlaku.
Sosialisasi yang diikuti oleh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Semarang berlangsung aktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab. Berbagai isu terkait tantangan menjaga integritas, independensi, serta profesionalisme hakim di era keterbukaan informasi menjadi topik yang mendapat perhatian peserta.
Ketua Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat penting bagi aparatur peradilan dalam memperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai etika profesi. Ia berharap sinergi antara Komisi Yudisial dan badan peradilan dapat terus terjalin untuk mendukung terwujudnya peradilan yang agung.
Sementara itu, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah menilai tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan harus dimaknai sebagai bentuk kepedulian publik terhadap kualitas peradilan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjadikannya sebagai dorongan untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Komisi Yudisial RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya integritas di lingkungan peradilan demi terwujudnya sistem peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.
Tim
