Tapsel, Oligarki.id – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel);kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini WTP terbaru tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025, yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, serta Ketua DPRD Tapsel, Rahmat Nasution, di Medan, Jumat (29/5/2026).
Pemkab Tapsel pertama kali meraih opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2014 di bawah kepemimpinan Bupati Syahrul M. Pasaribu, sebelumnya tahun 2010 opini Dislaimer dan tahun 2011 – 2013 meningkat menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Maka sejak tahun 2014 sampai LKPD tahun 2025, opini tertinggi dalam akuntabilitas laporan keuangan tersebut terus berhasil dipertahankan berturut hingga kini sebanyak dua belas kali.
Adapun rombongan Pemkab Tapsel yang turut mendampingi Bupati pada penyerahan LHP tersebut antara lain Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekda Sofyan Adil Siregar, Inspektur Daerah Hamdy Saleh Pulungan, Kepala BPKAD Frananda, Plt. Sekwan Farwiz Rizky Daulay, serta Kabag Prokopim M. Yusuf Nasution.
Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas capaian beruntun yang kembali diraih daerah tersebut. Ia mengapresiasi jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang dinilai profesional, terbuka, dan kooperatif selama proses audit.
“Kita bersyukur karena hari ini kembali menerima LHP atas LKPD 2025 dalam keadaan baik. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Sumut dan seluruh tim auditor yang telah bekerja sangat profesional serta membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan,” ujar Gus Irawan.
Ia menegaskan, capaian opini WTP tidak boleh dianggap sekadar penghargaan administratif, melainkan momentum memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan setiap tahun.
“Dengan raihan WTP ke-12 ini, komitmen kami adalah memastikan temuan-temuan yang ada tidak kembali berulang. Audit bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi ruang evaluasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pemerintahan,” tegasnya.
Gus Irawan juga berharap auditor BPK dapat memberikan masukan strategis, bukan hanya koreksi teknis, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Tapsel.
Ketua DPRD Tapsel, Rahmat Nasution, menilai capaian WTP ke-12 ini menjadi bukti nyata konsistensi Pemkab Tapsel dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini WTP yang ke-12. Pertama kali kita raih atas LKPD 2014, dan saat itu saya juga menjabat Ketua DPRD. Opini WTP ini bukan sekadar predikat, tetapi berdampak nyata. Pemkab Tapsel pernah dua kali memperoleh Dana Rakca lebih dari Rp50 miliar sebagai bonus atas kualitas laporan keuangan,” ungkap Rahmat.
Di era Syahrul, Pemkab Tapsel tercatat tujuh kali menerima Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal. Bahkan atas opini LKPD 2015, daerah ini menerima Dana Rakca lebih dari Rp50 miliar pada 2017, dan atas opini LKPD 2018 kembali memperoleh Dana Rakca Rp52 miliar lebih yang diterima pada tahun 2020. (*)
