BANYUMAS – Di tengah semilir harap yang menyentuh langit Desa Besuki, Kecamatan Lumbir, Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi meluncurkan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2026, Selasa (21/04/26).
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, memimpin langsung langkah awal yang sarat makna ini sebagai ikhtiar nyata menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Dinperkim Banyumas, Sakty Suprabowo, mengungkapkan bahwa total alokasi penanganan RTLH tahun 2026 mencapai lebih dari 1.000 unit rumah dari berbagai sumber pendanaan.
“APBD Banyumas mengalokasikan Rp 5,58 miliar untuk 279 unit, ditambah APBN 821 unit, APBD Provinsi 549 unit, Yayasan Budha Tzu Chi 231 unit, Baznas Banyumas 140 unit, serta dukungan CSR yang masih terus kami perbarui,” tegasnya, menandai kolaborasi lintas sektor yang kian menguat.
Ia menambahkan, program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional 3 juta rumah.
“Ini adalah upaya konkret mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mengatasi backlog perumahan, khususnya bagi MBR,” ujarnya, menegaskan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Bupati Sadewo menyoroti bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar di Banyumas.
“Tingkat kemiskinan kita masih 11,15 persen, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah 9,39 persen. Ini harus kita tekan bersama,” ungkapnya dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
Namun, di balik tantangan itu, secercah capaian telah terukir.
“Hingga 2025, kita telah meningkatkan kualitas 28.885 RTLH, dan cakupan rumah layak huni kini mencapai 85,44 persen. Ini buah kerja bersama,” katanya, mengajak semua pihak mensyukuri sekaligus melanjutkan perjuangan.
Sadewo tak menutup mata bahwa pekerjaan besar masih menanti.
“Masih ada sekitar 69.883 rumah yang perlu ditangani. Ini bukan angka kecil, ini panggilan nurani kita semua,” tegasnya, menggugah kesadaran kolektif untuk bergerak lebih cepat dan lebih kuat.
Untuk tahap I tahun 2026, sebanyak 213 unit rumah akan diperbaiki di 15 kecamatan dan 31 desa/kelurahan. Sadewo menegaskan pentingnya gotong royong.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi pusat, provinsi, swasta, dan masyarakat adalah kunci percepatan,” ujarnya, menegaskan filosofi pembangunan berbasis kebersamaan.
Menutup kegiatan, Sadewo menyampaikan harapan yang menggetarkan.
“Mari kita jaga dan tingkatkan sinergi ini. Saya berharap masyarakat Banyumas dapat hidup lebih layak, aman, dan sejahtera. Tidak boleh ada warga yang tinggal di rumah tak layak,” pungkasnya, menjadi doa sekaligus seruan moral bagi semua pihak.
(Ni Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)
