Wakil Bupati Lintarti Tegaskan, Digitalisasi Bansos Banyumas Harus Tepat Sasaran dan Transparan

BANYUMAS – Di tengah semilir harapan akan tata kelola yang bersih dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Banyumas menapaki jalan baru sebagai satu dari 42 daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Melalui sistem Perlinsos yang terintegrasi dengan data kependudukan dan verifikasi biometrik, Banyumas bersiap menyalurkan bantuan dengan presisi, transparansi, dan akuntabilitas yang tak terbantahkan, Jumat (17/04/2026).

Digitalisasi bansos ini menjadi ikhtiar besar menjemput keadilan sosial yang lebih nyata. Seluruh proses, mulai dari pendataan hingga distribusi bantuan, dipantau secara real time, menutup rapat celah penyimpangan yang selama ini menjadi bayang-bayang.

Sistem itu diyakini mampu menghadirkan pelayanan publik yang efisien sekaligus menjaga amanah negara untuk rakyatnya.

 

Wakil Bupati Banyumas, Hj. Dwi Asih Lintarti, dengan nada tegas meneguhkan komitmen pemerintah daerah. Ia menyatakan,

“Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat mendukung program digitalisasi ini, mengingat digitalisasi bantuan sosial ini juga selaras dengan program trilas yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel.”

Sebagai bentuk kesungguhan, Pemkab Banyumas telah melakukan berbagai langkah awal, mulai dari koordinasi lintas perangkat daerah hingga pendataan agen perlinsos yang melibatkan ASN, perangkat desa, SDM PKH, TKSK, hingga ketua kelompok PKH. Langkah ini menjadi fondasi kokoh dalam memastikan program berjalan tepat sasaran.

Namun di balik optimisme, tantangan masih mengemuka. Lintarti mengungkapkan,

“Dari 3.740 agen perlinsos, masih terdapat 1.389 yang belum aktivasi IKD dan 66 NIK tidak ditemukan. Saat ini dinas sosial terus berupaya meningkatkan jumlah aktivasi tersebut.”

Pernyataan itu menjadi alarm sekaligus dorongan untuk mempercepat kesiapan digital di lapangan.

Tak hanya berhenti di tingkat agen, Pemkab juga menggerakkan SDM PKH dan TKSK untuk mengajak keluarga penerima manfaat segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sebab, keberhasilan program ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan sinergi dan kesadaran bersama.

Dengan penuh harap, Hj. Lintarti menegaskan, “Melalui forum koordinasi dan sosialisasi ini, saya berharap terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah konkret yang terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan uji coba di lapangan.”

Sebuah ajakan yang sarat makna, mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan mulia.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi mengingatkan realitas di lapangan. Ia menegaskan,

“Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki hp atau memiliki hp yang kurang kompatibel. Oleh karenanya, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan.”

Pesan itu menjadi penegas bahwa keadilan digital harus menjangkau hingga lapisan paling rentan.

Dengan manfaat IKD yang mencakup verifikasi akurat, transparansi distribusi, keamanan berbasis face recognition, hingga kemudahan akses layanan sosial, Banyumas kini berdiri di gerbang transformasi.

Sebuah langkah berani, yang jika dijaga dengan integritas, akan menjelma menjadi cahaya keadilan bagi masyarakat yang berhak menerima, tanpa salah sasaran, tanpa manipulasi, hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.

(Ni Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *