Pedagang pasar johar lantai 2 tolak Pengusiran Halus” – Dinilai Bertentangan dengan Perda dan Diskriminatif

Semarang, oligarki.id – Ketegangan kembali memuncak di kawasan Pasar Johar Semarang. Para pedagang yang selama ini berjualan di lantai dua Johar Utara menyatakan penolakan keras terhadap langkah yang diduga dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang melalui Kabid Penataan terbaru, Bagas.
‎
‎Para pedagang menilai kebijakan yang dijalankan tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui cara yang disebut sebagai “pengusiran halus”. Mereka menganggap tindakan tersebut tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan dan perlindungan pedagang pasar tradisional yang seharusnya menjamin kepastian tempat usaha serta perlakuan yang adil bagi seluruh pedagang.
‎
‎Menurut keterangan sejumlah pedagang, dalam pertemuan dengan perwakilan pedagang, Kabid Penataan disebut menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan “usulan wali kota” dan dirinya siap bertanggung jawab penuh jika terjadi persoalan. Pernyataan itu justru memicu kemarahan dan kecurigaan para pedagang, yang menilai kebijakan ini bukan sekadar penataan, melainkan upaya mengganti pedagang lama dengan pihak lain.
‎
‎“Kalau mau menyalahkan, jangan pedagangnya. Dinas yang tidak bisa menata pasar. Kami buka atau tidak buka itu karena memang tidak ada pembeli yang mau naik ke lantai dua. Dulu kelompok pedagang juga dipecah-belah saat penataan,” tegas Risi, salah satu pedagang Johar Utara.
‎
‎Keluhan serupa juga disampaikan pedagang dari area lain. Madhon, pedagang Johar Tengah, bersama Erna dari basement, mempertanyakan kebijakan yang dinilai diskriminatif. Menurut mereka, di bagian lain Pasar Johar tunggakan masih bisa dibayarkan dan pedagang tetap diberi kesempatan berjualan, namun di Johar Utara lantai dua justru muncul wacana penggantian pedagang.
‎
‎Para pedagang juga mempertanyakan pemahaman pejabat baru terhadap sejarah panjang Pasar Johar. Mereka menilai kebijakan yang diambil hanya berorientasi pada penarikan retribusi tanpa upaya nyata meramaikan kembali pasar yang sudah lama sepi.
‎“Yang dikejar retribusi, tapi menata tidak bisa. Meramaikan juga tidak bisa. Lalu pedagang disalahkan karena tidak buka. Ini tidak adil,” ujar Heru, pedagang Johar Utara.
‎
‎Situasi semakin memanas setelah muncul dugaan bahwa lokasi tersebut akan diberikan kepada pihak tertentu yang disebut-sebut masih memiliki hubungan dengan lingkungan kekuasaan di Kota Semarang. Para pedagang menilai jika hal itu benar, maka kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang jelas terhadap pedagang lama yang sudah bertahun-tahun bertahan di Pasar Johar.
‎
‎Penolakan pun kini datang secara serentak dari seluruh pedagang lantai dua Johar Utara. Mereka menegaskan tidak akan meninggalkan tempat usaha tanpa dasar hukum yang jelas serta meminta pemerintah kota menghentikan segala bentuk tekanan terselubung terhadap pedagang.
‎
‎Para pedagang juga mendesak agar pemerintah kota kembali mengacu pada Perda terkait perlindungan pedagang pasar tradisional, yang seharusnya menjamin hak berjualan, transparansi penataan, serta tidak boleh ada penggantian pedagang tanpa prosedur yang sah.
‎
‎“Kami tidak menolak penataan. Tapi jangan menata dengan cara menyingkirkan pedagang lama. Kalau ini dipaksakan, kami siap melawan ketidakadilan,” tegas pernyataan bersama para pedagang Johar Utara lantai dua.
‎
‎Situasi di Pasar Johar kini berada dalam kondisi tegang. Para pedagang berharap pemerintah kota segera membuka dialog terbuka dan menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan pedagang kecil. Jika tidak, gelombang protes yang lebih besar dipastikan akan terus berkembang.
‎

Syailendra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *