Suara Jurnalis Disomasi, Hukum Mengarah ke Pena, Kebebasan Pers Didera, Demokrasi Terusik

PURWOKERTO – Adanya dugaan upaya membatasi ruang kerja medan karya jurnalistik kembali mencuat di Banyumas. WPS, jurnalis derap.id yang akrab disapa Baldy, menyampaikan kepada awak media pada Rabu sore (02/12/2025) bahwa dirinya menerima somasi dari seorang advokat berinisial SW, S.H., yang menurutnya bisa berpotensi menekan aktivitas liputannya.

Baldy menilai somasi tersebut tidak sekadar pemberitahuan hukum biasa, sebab isinya berkaitan langsung dengan proses liputan yang tengah ia lakukan.

“Ini bukan hanya soal surat somasi. Ini bentuk tekanan yang bisa menghambat ruang kerja pers. Wartawan tidak boleh dibatasi dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Somasi yang diterimanya pada 2 Desember 2025 itu langsung dibalas dengan langkah hukum. Melalui surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2025, Baldy menunjuk empat advokat dari Peradi SAI Purwokerto, H. Djoko Susanto, S.H., Gema Etika Muhammad, S.H., Wahidin, S.H., dan Eko Prihatin, S.H., untuk menyusun jawaban dan memberikan pendampingan hukum penuh.

Dalam mandat kuasa tersebut, para advokat diberi wewenang untuk, menyusun jawaban somasi, mewakili Baldy dalam proses klarifikasi maupun pemeriksaan, menghadapi instansi berwenang, mengajukan keberatan atau pernyataan, serta mengambil langkah hukum lain yang diperlukan guna menjaga ruang kerja jurnalistiknya.

Langkah ini menunjukkan bahwa Baldy memandang tekanan tersebut cukup signifikan dan berpotensi mengganggu independensi serta tugas jurnalistik.

Fenomena serupa kerap terjadi di daerah. Wartawan sering berhadapan dengan tekanan baik berupa somasi, laporan polisi, maupun bentuk tekanan profesional lainnya ketika pemberitaan dianggap merugikan pihak tertentu.

Padahal, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas mengamanatkan bahwa sengketa pemberitaan diselesaikan melalui hak jawab dan hak koreksi, bukan melalui jalur hukum yang berpotensi menciptakan tekanan psikologis maupun profesional bagi wartawan.

Ketua Peradi SAI Purwokerto, H. Djoko Susanto, S.H., menyampaikan pandangan tegas namun tetap proporsional.

“Instrumen hukum tidak boleh digunakan secara berlebihan sehingga memberi kesan menekan wartawan. Pers memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri sesuai undang-undang,” ujarnya.

Ia memuji langkah Baldy untuk mengambil pendampingan hukum resmi.

“Ini bukan sekadar pembelaan diri. Ini pesan penting bahwa wartawan harus didukung ketika ruang kerjanya tertekan,” tambahnya.

Masih menurut H. Djoko Susanto, S.H.,, pembatasan terhadap kerja jurnalistik dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kebebasan pers adalah hak publik. Bila medan karya jurnalistik dibatasi, maka suara dan hak masyarakat ikut terkurangi,” tegasnya.

Kasus yang dialami Baldy menjadi peringatan serius bahwa kebebasan pers di tingkat lokal masih membutuhkan perlindungan kuat.

Ketika jalur hukum digunakan secara tidak proporsional, ruang kerja jurnalis dapat terhambat dan publik kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan independen.

Langkah hukum yang diambil Baldy menegaskan komitmennya, medan karya jurnalistik harus tetap merdeka, dan demokrasi hanya dapat berdiri tegak jika pers bekerja tanpa tekanan.

(Djarmanto-YF2DOI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *