MANADO – Skandal tambang emas ilegal di wilayah Tobayagan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menyeret nama-nama mengejutkan. Revan Saputra Bangsawan, disebut sebagai pemilik tambang liar tersebut, diduga mendapat ‘perlindungan’ dari oknum aparat TNI.
Sumber terpercaya mengungkap keterlibatan Serda Fengky Nento, anggota Intel Kodim 1303 Bolaang Mongondow, yang disebut sebagai tangan kanan Revan.
Tak sendiri, ia diduga beraksi bersama Serda BF alias Bisma dari POM TNI AU Lanud Sri Manado serta seorang oknum wartawan berinisial TB alias Thamrin.
Ketiganya dilaporkan telah menjebak jurnalis media online Portalsulut.id, Rahmat Nasution, pada 8 Juni 2025 di Hotel Swiss-Bel Maleosan Manado.
“Ini bukan hanya pelecehan terhadap profesi wartawan, tapi juga pelanggaran serius terhadap hukum dan etika TNI,” tegas Jeffry Sorongan, aktivis Sulut.
Jeffry mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera turun tangan. Ia menilai keterlibatan anggota TNI dalam mendukung bisnis tambang ilegal serta menjebak wartawan, adalah perbuatan yang mencoreng institusi TNI secara terang-terangan.
Sikap serupa disuarakan Stenly Towoliu, Ketua LSM MJKS sekaligus eks jurnalis televisi. Ia menilai, laporan polisi yang dilayangkan oleh Serda Fengky (STTLP/DB/403/VI/2025/SPKT/POLDA SULUT, tertanggal 10 Juni 2025) sebagai upaya pengalihan isu atas keterlibatan oknum tersebut dalam bisnis tambang haram.
“TNI dipercaya rakyat sebagai penjaga bangsa, bukan beking tambang ilegal apalagi penjebak wartawan. Kalau dibiarkan, ini berbahaya,” ujar Stenly.
Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997 serta KUHPM Pasal 126 jelas menyatakan bahwa anggota TNI yang terlibat dalam kejahatan pidana umum dan indisipliner dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pemecatan tidak hormat.
Sikap keras juga disuarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, Adrianus R. Pusungunaung, menilai tindakan menjebak wartawan adalah bentuk kriminalisasi pers yang membahayakan kemerdekaan pers secara luas.
“Kalau wartawan diberi iming-iming lalu dijebak dan dilaporkan, itu praktik busuk! PWI akan mendampingi penuh Rahmat Nasution secara hukum,” tegas Adrian.
Ia mengingatkan bahwa jika ada keberatan terhadap pemberitaan, mekanisme hak jawab dan koreksi telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bukan dengan jebakan, tekanan, atau kriminalisasi.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Panglima TNI dalam menegakkan disiplin dan citra positif TNI di mata rakyat. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada nama baik TNI, tetapi juga pada nyawa dan kebebasan pers di Indonesia.
Syailendra
