BANYUMAS, Oligaki.id – Semaraknya pemberitaan di beberapa media online terhadap dirinya terkait dugaan pungutan liar atas janji pekerjaan terhadap 3 orang yang mengadu ke Badan Kehormatan DPRD Banyumas.
Ia aka mempertimbangkan langkah hukum karena hal tersebut telah mencemarkan nama baik serta kredibilitas dirinya sebagai anggota DPRD Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sekaligus sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas yang mana Berita tersebut Menjudge (menghakimi) seseorang yang tidak sesuai dengan fakta.
Dalam pemberitaan di beberapa media online senin lalu, seolah olah AD meminta hingga puluhan juta rupiah kepada para calon pegawai tersebut dengan alasan untuk ditempatkan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan setelah masa kerja 2 tahun akan diangkat menjadi pegawai tetap (PPPK) di beberapa kantor kecamatan seperti Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Jatilawang.
Tidak sampai disitu. 3 orang yang menjadi korban pemberhentian sebagai PHL justru melaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Banyumas melalui Humas DPRD SMF hingga diberitakan oleh 4 media online.
Sebagai tokoh publik, berita yang dengan cepat tersebar berimbas tehadap dirinya hingga tercoreng serta timbul kegaduhan hingga menjatuhkan citra dan nama baik dirinya sebagai anggota Dewan atau Wakil Rakyat.
Saat AD diklarifikasi oleh awak media perihal berita yang dimuat oleh beberapa media online tersebut menyampaikan, Saya tidak kenal dengan yang namanya TS dan AG, tapi kalau dengan DBvsaya kenal. Ya kebetulan bapaknya DB yaitu KS (alm) saya kenal.
“Dan telah jelas setelah bertemu bersama di warung makan, mereka semua mengakui tidak pernah memberikan sejumlah uang itu kepada saya. Apalagi puluhan juta rupiah,” kata AD menyangkal
“Saya juga tidak pernah ketemu dengan temen temen media yang memberitakan saya tersebut. Jadi saya heran, sampai sekeji itu mereka,” tambahnya.
Karena hal tersebut hari pada Selasa 22 April 2025 beliau meminta TS (31) warga Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang, DB (20) warga Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang dan AG (29) warga Desa Rawaheng kecamatan Wangon untuk bertemu dengan tujuan meminta kejelasan dan pertanggungjawaban dengan munculnya pemberitaan atas dirinya serta pencabutan pelaporannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD kabupaten Banyumas.
Dalam pertemuan itu, di sebuah rumah makan di daerah Jatilawang mereka bertiga (AG, DB dan TS) didampingi oleh anggota keluarganya menyampaikan “Sebenarnya kami tidak ada pikiran untuk mendatangi kantor DPRD Banyumas apalagi memberitakan karena jujur saya tidak tau hal hal kaya gitu apalagi kami tidak kenal yang namanya wartawan yang memberitakan,” ujar mereka secara bersamaan.
Dalam pengakuannya mereka bertiga awalnya di datangi oleh seseorang kerumahnya yang mengaku bernama FM merupakan warga dari Wangon menyampaikan maksud kedatangannya “Saya bantu ya supaya uangnya bisa kembali” karena dalam kondisi bingung kita manut dengan orang tersebut.
Merasa tergiur dengan janji uangnya akan kembali mereka jika mengikuti arahan serta ajakan dari FM disuruh mengisi nama dan tandatangan, kemudian mereka bertiga diajak ke Kantor DPRD Banyumas untuk melaporkan AD ke Badan Kehormatan bertemu dan diterima oleh Humas DPRD SMF.
Untuk lebih jelas duduk permasalahannya kedua belah pihak sepakat untuk bertemu karena menyangkut hukum yang mana tuduhan tanpa bukti itu perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan dan apabila terbukti ada pihak ketiga yang dengan sengaja memanfaatkan bisa disangkakan pidana atas perbuatannya.
Pada Selasa (22/04/2025), AD akhirnya benar-benar bertemu. Pertemuan itu menjadi yang pertama kalinya mereka saling bertatap muka.
“Saya baru pertama kali bertemu mereka. Sebelumnya kami sama sekali belum pernah bertemu dengan TS, AR dan DB, apalagi berinteraksi darat maupun telpon, sama sekali tidak pernah,” Imbuh tegas AD
Dengan adanya pertemuan antara kedua belah pihak Baik dari pihak AD maupun dari ketiganya (AG, TS dan DB) diperoleh titik terang bahwa uang yang mereka keluarkan tidak diterima sama sekali oleh AD sepeserpun, melainkan yang meminta dan menerima uang adalah KS (alm) yang dulu semasa hidupnya bertugas di Satpol PP yang penugasan di Kantor kecamatan Jatilang merupakan ayah kandung dari DB dengan menjual nama AD untuk memudahkan dan melancarkan modusnya.
Hasil dari pertemuan itu, ketiganya (TS, AG dan DB)sepakat meminta maaf kepada AD atas kekhilafan dan ketidaktahuannya, hanya karena dorongan serta ajakan dari orang orang yang punya kepentingan pribadi dan juga sepakat mencabut Surat Aduan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyumas pada hari Rabu,23/04/2025 yang diterima Humas DPRD SMF. (Warto/Djarmanto-YF2DOI)
