Penandatanganan MOU Pengadilan Agama Jepara dengan Mediator Non Hakim Tahun 2025

Jepara, Oligarki.id 2 Januari 2024 – Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Jepara, pada Kamis, 2 Januari 2024, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pengadilan Agama Jepara dengan para Mediator Non Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Jepara untuk tahun 2025.

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Jepara, sesuai dengan penyelenggaraan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi. Kedua peraturan tersebut mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti Keadilan, Non Diskriminasi, Keterbukaan, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Mediasi, sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan Mediator, diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif. Mediator Non Hakim, yang telah memiliki Sertifikat Mediator dan tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Jepara sesuai dengan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 19 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, memainkan peran penting dalam proses ini.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Jepara, Drs. ABD. Halim Zailani, mengungkapkan pentingnya kreativitas dalam proses mediasi. “Para Mediator Non Hakim dipersilakan untuk berkreasi dalam melakukan mediasi, karena setiap mediator memiliki cara dan strategi yang berbeda. Yang terpenting adalah tetap berpegang pada ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” ujarnya.

Drs. ABD. Halim Zailani juga menambahkan bahwa Pengadilan Agama Jepara sangat berharap agar setiap perkara yang dimediasi oleh Mediator Non Hakim dapat mencapai kesepakatan bersama, atau setidaknya sebagian kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Sementara itu, M. Safii S.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jepara, menanggapi pertanyaan dari awak media mengenai penandatanganan MOU tersebut. Ia menjelaskan bahwa Perjanjian Kerjasama atau MOU antara Pengadilan Agama Jepara dengan Mediator Non Hakim ini akan memberikan layanan mediasi yang lebih baik di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2025. Penandatanganan PKS ini melibatkan 5 Mediator Non Hakim yang tercatat di lingkungan Pengadilan Agama Jepara, yakni: MUH YUSUF.SE., SH., MH., C.LSc., BAMBANG BUDIANTO.S.SOS., SH., AGUS SETIYAWAN.SH., MH., KUSBIYANTO S. Pd., dan AJENG SULISTIYA.SE.

Muh Yusuf.SE., SH., MH., C.LSc., salah satu Mediator Non Hakim yang juga menjabat sebagai Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Jepara, Direktur LKBH Jepara, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini, serta Owner YUS Education Institute, turut menyampaikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, saya merasa profesi Mediator adalah ladang ibadah bagi saya,” ujarnya.

Penandatanganan MOU ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Jepara, serta memperkuat pelayanan mediasi yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat. (nik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *