Caption : Sidang online di Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor perkara 40/Pid. B/2023/PN Kdl, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nunung Kristiani, SH, MH didampingi Hakim Anggota Bustaruddin, SH dan Arif Indriyanto, SH, MH kembali digelar dengan menghadirkan dua saksi oleh JPU Hafidz Listyo Kusumo, Senin (29/5/2023). Foto : Dok Absa
KENDAL – Sidang mantan Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal bernama Teguh bin Sukandar, kembali digelar secara online dengan menghadirkan dua saksi di Pengadilan Negeri (PN) Kendal, Senin (29/5/2023).
Kedua Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal Hafidz Listyo Kusumo, dalam agenda sidang dengan nomor perkara 40/Pid. B/2023/PN Kdl secara online adalah Munaji bin (Alm) Sunoko (74), warga Dsn Sumur Binangun RT 04 RW 03 Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan Purwoko bin (Alm) Sahron (61), warga RT 05 RW 04 Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.
Saksi Munaji bin (Alm) Sunoko menyampaikan keterangan, bahwa memang benar telah disuruh oleh Terdakwa Teguh bin Sukandar untuk menawarkan tanah sawah lahan garapan, kemudian oleh Munaji ditawarkan kepada Ponidjan dan Ponidjan mau untuk menggarap tanah sawah lahan garapan tersebut.
“Terus habis (sholat) isya’ Saya datang ke sana (ke rumah Ponidjan bersama Terdakwa), terus terjadi pembayaran sebesar Rp 8 juta, yang dibayar dua kali,” jelasnya dalam sidang online, menjawab pertanyaan JPU menggunakan bahasa Jawa
Dikatakan pula oleh Munaji, jika sebelumnya tidak tahu jika sebenarnya tanah sawah lahan garapan, yang ditawarkan ke Ponidjan atas suruhan Terdakwa tersebut adalah tanah bengkok Carik (Sekretaris Desa) dan hingga sekarang, Ponidjan juga tidak pernah menggarap tanah garapan itu dan uangnyapun, yang telah dibayarkan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
“Ya tahunya, tanah sawah itu milik Pak Teguh (Terdakwa), tapi mengetahui kalau ternyata tanah itu milik Pak Carik, itu setelah pembayaran (sebesar Rp 8 juta),” ungkapnya.
Saksi berikutnya Purwoko bin (Alm) Sahron, menjawab pertanyaan JPU mengatakan, bahwa tanah sawah lahan garapan yang ditawarkan kepada Ponidjan oleh Terdakwa, memang benar adalah tanah bengkok miliknya dan sebagian adalah milik desa.
“Sebagian tanah bengkok milik Saya dan sebagian milik Desa. Pada awalnya bengkok sekretaris desa, setelah saya diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Saya memakai sebagian tanah bengkok tersebut. Yang pada awalnya itu, Saya mendapatkan 50 persen, setelah ada Peraturan Bupati No 5 tahun 2017, Saya mendapatkan 70 persen. Maka, yang ditawarkan Pak Teguh itu, punya Saya masuk di situ 20 persen, sisanya tanah milik desa,” bebernya menjawab pertanyaan JPU di Kejari Kendal.
Dengan keterangan dua saksi di persidangan tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa Teguh bin Sukandar, setelah sebelumnya ditanyakan tanggapan Terdakwa oleh Hakim Ketua Nunung Kristiyani, SH, MH didampingi Hakim Anggota Bustaruddin, SH dan Arif Indriyanto, SH, MH serta Panitera Sugondo, SH.
Sebelum persidangan ditutup oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa, Kabul Sugianto, SH dan Ubaidillah, SH menyatakan akan mendatangkan tiga saksi untuk persidangan berikutnya, sedangkan JPU masih akan mendatangkan lagi satu saksi dan disepakati jadwal sidang akan dijalankan setelah istirahat makan siang atau jam 13.00 WIB, pada hari Selasa 6/6/2023) mendatang.
“Sudah ditunda hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, acaranya kesempatan terakhir penuntut umum mengajukan saksi dilanjutkan dengan saksi dari Terdakwa. Diperintahkan penuntut umum hadapkan Terdakwa pada sidang yang telah ditetapkan, penasehat hukum tetap mendampingi Terdakwa di persidangan dan Terdakwa tetap dalam tahanan rutan, sidang selesai dan ditutup,” tegas Nunung Kristiyani dan mengakhiri sidang dengan mengetok palu sidang.
Absa
