Padangsidimpuan, Oligarki.id – Pj. Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, diketahui secara diam-diam ternyata telah mendaftar di berbagai Partai Politik untuk maju sebagai Balon Walikota Padangsidimpuan periode 2024-2029.
Seperti daftar ke Partai Perindo, PKS dan Partai Demokrat. Di PKS, Letnan telah mengikuti fit and propertest, di Grandika Hotel Jalan Setia Budi Medan, pada Rabu sekitar Pukul 12.00 s/d Pukul 13.20 WIB.
Kegiatan ini dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PKS Padangsidimpuan. Di Partai Perindo, Letnan dijadwalkan akan mengikuti fit and propertest pada Selasa (11/6/2024). Pukul 14.00 -15.30 WIB, sesuai Jadwal yang telah ditentukan DPW Perindo Sumut.
Menurut Kabiro Otda dan Kerjasama Pemprovsu Rasyid Ritonga, apabila seorang pejabat atau Pj. Bupati atau Pj. Walikota ikut bertarung mencalonkan diri sebagai Balon Walikota/Bupati haruslah mundur sesuai dengan surat edaran Mendagri.
Adapun surat edaran Mendagri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ bertanggal 16 Mei 2024. Edaran itu menyebutkan semua penjabat gubernur, bupati, dan walikota mengundurkan diri dari jabatannya jika menjadi peserta Pilkada 2024.
“Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa calon gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya harus memenuhi persyaratan, salah satunya tidak berstatus penjabat gubernur, bupati, dan wali kota,” katanya.
Edaran itu juga menyebutkan, semua penjabat kepala daerah menyerahkan surat pengunduran diri selambatnya 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon kepala daerah. Hal itu dilakukan dalam rangka menjamin hak semua warga negara.
Di sisi lain, Pemerhati Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar mengaku ingat Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah pernah menegaskan bahwa penjabat kepala daerah harus mundur dari jabatannya apabila ingin mengikuti pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024.
Sehingga, menurutnya, jikalau Pj. Walikota Padangsidimpuan ingin mencalon dalam Pilkada 2024 harus atau wajib mundur dari jabatan yang disandangnya tersebut.
“Untuk itu kita minta Mendagri agar segera mencopot Letnan Dalimunthe dari jabatannya sebagai Pj. Walikota Padangsidimpuan dan pejabat lainnya yang ikut mencalon,” tegas Shohibul.
Ia menambahkan, surat edaran itu bukan main-main harus dijalankan oleh Penjabat Gubernur, Walikota maupun Bupati.
Kala itu, akhir Maret 2023, ditegaskan oleh Tito, Penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada.
Penjabat kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah, sehingga tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis.
Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.
Pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan. Persyaratan itu disebutkan pada ayat (1); harus tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.
Ketentuan pada regulasi tersebut dimaksudkan untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota. (Ril)
