Buntut Pembatalan ‘Hibah’ : Hibah Batal Hanya Bisa Dilakukan oleh Pemberi Hibah

Ket foto :
Obyek sengketa ‘hibah’ yang harus dieksekusi. (Foto : Hersant).

KAB. SEMARANG, Oligarki.id : Santi Udayanti (53) dan Kristina Dewi Murdaningrum (44) keduanya warga Jalan Wijaya Kusuma No 48 RT 04 RW 03, Desa Banyubiru, Kec Banyubiru, Kab Semarang yang merupakan tergugat dalam perkara “hibah” tanah HM No 1232/Desa Banyubiru seluas 1.038 meter persegi dengan lokasi di Jalan Wijaya Kusuma 48, Desa Banyubiru dengan penggugat Surya Wijaya Hardiansyah, Wisnu Utama Hardiansyah, Indra Kusuma Hardiansyah, dan Wahyu Takwa Hardiansyah bakal menghadapi putusan final dari MA. Inti utama putusan adalah akan dilaksanakannya eksekusi atas ‘hibah’ tersebut, pada Kamis (18/01/2024).

Ketua KPK Independen Jawa Tengah dr Anis S menjelaskan, bahwa sejak awal muncul gugatan di Pengadilan Agama (PA) Ambarawa, Kab Semarang pada tahun 2012 lalu, perkara ini telah melalui jalan atau proses yang panjang. Bahkan, sidang demi sidang mulai dari PA, PT, hingga MA dan akhirnya keputusan finalnya adalah bahwa obyek sengketa harus di eksekusi.

“Saya menegaskan bahwa pembatalan ‘hibah’ itu hanya bisa dilakukan oleh yang memberi ‘hibah’. Namun, hibah itu akan batal jika memang ditemukan adanya kesalahan administrasi atau pun dokumen yang dipalsukan. Itu inti utama dan pembatalan hibah yang dilakukan oleh keputusan MA adalah merupakan hal yang telah melampaui batas pengambilan keputusan. Pada intinya, kami mendesak untuk eksekusi ditunda,” terang dr Anis S kepada Oligarki.id, Rabu (17/01/2024).

Sementara itu, kuasa hukum tergugat (Santi U dan Kristina Dewi M) Imam Supriyono SH MH dan Tyas Tri A SH MH dari Law Office Imam Supriyono & Partner menjelaskan, bahwa awal mulanya obyek sengketa itu dihibahkan oleh Harwono – Endang Wahyunjngsih (keduanya kini sudah almarhum) kepada Santi U dan Kristina Dewi M.

“Awal kasus ini pada tahun 2013 lalu, keempat anak almarhum Harwono – Siti Aisyah (Surya, Wisnu, Indra, dan Wahyu) menggugat Santi dan Kristina Dewi melalui PA Ambarawa, Kab Semarang. Gugatan penggugat itu dikabulkan oleh PA dan akhirnya hibah batal dan dikatakan bahwa sertifikat tanah itu tidak punya kekuatan hukum. Bahkan, hasil putusan sidang di PA hingga Kasasi di MA menyatakan bahwa putusan pembatalan hibah akan dilanjutkan eksekusi obyek sengketa,” ujar Imam S melalui Tyas Tri A.

Meski harus dilakukan eksekusi sesuai dengan amar putusannya, namun eksekusi itu tidak jelas. Pasalnya, tidak ada amar putusan yang menyatakan bisa diseksekusi. Eksekusi tersebut hanya pengosongan obyek sengketa.

“Eksekusi yang dimaksudkan hanyalah mengosongkan obyek sengketa. Pasalnya, obyek tersebut harus dikosongkan namun tidak bisa untuk dijualbelikan. Artinya obyek sengketa iti harus dikosongkan. Dan saya tegaskan bahwa tidak ada amar putusan yang memerintahkan untuk di lelang atau dijual. Dari sini maka obyek sengketa itu hanya dikosongkan,” kata Tyas lebih lanjut.

Menurutnya, bahwa karena kewenangan hukum maka kewenangan PA untuk melaksanakan eksekusi harus diikuti. Namun, eksekusi itu sangat tidak tepat. Harusnya PA Ambarawa dapat menunda eksekusi karena sekarang ini utamanya harus menjaga iklim kondusifitas masyarakat. Apalagi, sekarang ini sudah hiruk pikuk di tahun politik,” pungkasnya. (HERU SANTOSO).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *