Kuasa Hukum Warga : Penebang Yang di Tangkap Bukan Pembalak Liar

Pangandaran, Oligarki.id – Terkait adanya penangkapan 13 Warga di pangandaran oleh Petugas gabungan tepatnya di Petak 28 A1, 19A1, dan 20A RPH Cisaladah BKPH Pangandaran atau di Blok Karapyak Lahan Perhutani Dusun Citembong, Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih Kab. Pangandaran oleh tim Gak Kum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, LO Perhutani Jabar, Subdenpom III/2-4 Banjar, Sat Brimob Polda Jabar, Unit Intelkodim 0625/Pangandaran, Polhut KPH Ciamis, Tasikmalaya, Polhut KPH Garut, Polhut KPH Majalengka, Polhut KPH Sumedang dan Polhut KPH Kuningan, pada Rabu (29/11/2023) kemarin.

Seperti yang dilansir, detik.com/jabar Kuasa hukum warga Pangandaran yang diamankan akibat penebangan pohon buka suara. Mereka menyebut ke-13 warga Pangandaran bukan pembalak liar.

“13 warga bukan pembalak liar, tapi menggunakan haknya berdasarkan tuntutan pengadilan dan kepemilikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang),” ujar M Ijudin Rahmat dan Musa Darwin Pane kuasa hukum warga, Kamis (30/11/2023).

Ijudin menuturkan lahan yang berada di Cisaladah, Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran yang digunakan warga tersebut memang pernah bersengketa. Menurutnya saat itu Bupati Ciamis mengeluarkan surat terkait izin penggunaan lahan. Namun saat digunakan oleh masyarakat, justru beberapa orang diamankan.

Pihaknya pun mengaku menganalisa kejadian itu dan menemukan ada kejanggalan. Terlebih, kata Ijudin, pihaknya menemukan ada putusan pengadilan Cianjur yang menyebut bila lahan itu merupakan milik ahli waris Hidayat Fiber.

“Akhirnya untuk menyelesaikan kasus itu, kami pun mencari kuasa hukum ahli waris ini. Maka kami temuilah di Cianjur. Kemudian sepakat kita bikin kuasa pemenang penetapan pengadilan. Ahli waris Hidayat Faber ini sepakat bahwa tanah itu dibagikan ke masyarakat penggarap yang waktu itu sudah dapat putusan dari bupati,” kata Ijudin.

Dia meyakini bila warga memiliki hak atas lahan tersebut. Bukti pembayaran SPPT pun sudah dikantongi oleh warga.

“Bisa dibuktikan dengan yang saya kirimkan ada SK, asal-usul kayu, sesuai dengan UU, hak milik masyarakat cukup dengan SKU itu ada dokumen. Berdasarkan pembayaran SPPT,” katanya

Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar polisi menangkap warga tersebut. Terlebih polisi menurunkan pasukan Brimob.

“Nah, makanya kami juga aneh, pertanyaan kami, kenapa pihak Polda menangkap menggunakan kekuatan Brimob, pakai laras panjang saat penangkapan,” katanya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *